EKONOMI KORUPTIF

27 Des

prof t jacobMengenang essai Prof DR T Jacob (alm) berkaitan dengan tragedi moral perekonomian yang menjadi musibah kronis negeri ini secara jitu telah digambarkan oleh Prof. DR. T. Jacob dalam esainya. Beliau menyebutnya “Ekonomi Berdasarkan Korupsi”[1]. Berikut ulasannya:

Lebih 40 tahun Indonesia mempraktikkan ekonomi koruptif. Sistem ekonomi berdasarkan korupsi (corruption based economy) ini tidak mempunyai teori, tetapi dilakukan dengan improvisasi dan dijalankan secara terdisional empiris. Sistem ini tidak mempunyai buku teks, tidak “berkitab”, tetapi suatu mazhab yang lahir alamiah. Ekonomi model ini harus ditopang oleh pencetakan uang, penyewaan sumber daya dengan murah dan perhutangan yang massif. Inilah yang menyebabkan ia kelihatan berhasil dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang generasi berikut harus memikul beban hutang yang berat dan pemerintah yang akan datang menjadi kambing hitam. Dalam sistem ekonomi berbasis korupsi ini kebocoran dianggarkan, karena secara rutin tejadi. Badan-badan pemerintah dan rekanan pembangunan menggelembungkan harga dan perusahaan-perusahaan memasukkan suap dalam anggarannya. Pajak penjualan tidak dibayar oleh penjual, melainkan oleh pembeli. “Bernafas” pun harus minta izin dan tiap izin harus didahului oleh suap. Surat undangan untuk pejabat tinggi baru sampai kalau dilicinkan dengan suap, padahal jaraknya hanya melewati satu pintu kamar.

Calo-calo perantara berkeliaran dan ada preman-preman penagih hutang yang tidak ramah. Kredit-kredit yang tidak berfungsi tidak mengakibatkan sanksi. BUMN yang besar-besar menjadi sapi perahan. Pertamina, gabungan Pertamin dan Permina, sudah sejak tahun 1950an diributkan sebagai pilar ekonomi koruptif. Di zaman “berdikari” semua badan pemerintah dan satuan angkatan harus mencari dana sendiri, termasuk perguruan-perguruan. Tidak pernah ada BUMN yang menghasilkan laba, baik kehutanan, perkebunan, pertambangan, kereta api, maupun bus kota.

Ketika koran-koran harus mempunyai partai, maka sinyalemen korupsi menjadi efektif. Yang dikritik adalah korupsi yang dilakukan partai lain. Ekonomi koruptif bertambah pesat waktu partai-partai harus mencari dana untuk kampanye pemilihan umum. Uang yang beredar terhimpun sekitar ibu kota, sehingga terjadi exodus dari desa. Kontras sangat mencolok antar ibu kota dan daerah, antara lapisan atas dan bawah, antara kota dan desa, dan antara yang dekat dengan pejabat tinggi dan yang jauh. Gambaran yang timbul adalah kemewahan dikepung kemiskinan, minoritas mewah didukung oleh mayoritas yang sengsara selama mereka tahan.

Tak ada pembangunan yang berhasil dalam sejarah yang dilaksanakan dengan sistem ekonomi berdasarkan korupsi. Pencetakan uang yang dalam revolusi kemerdekaan dilakukan oleh hampir setiap propinsi tidak menghasilkan sesuatu yang lestari. Hutang yang didambakan oleh kedua pihak (yang berhutang dan berpiutang) merupakan perangkap kemiskinan. Sedikit kurs dolar atau yen naik ataupun inflasi rupiah meningkat, hutang bertambah berlipat ganda. Dan hutang itu biasanya bocor pada tiap-tiap sambungan, pada tiap-tiap titik transfer. Kedaulatan negara, diakui atau tidak, dikekang oleh hutang.

Krisis moneter 1990an adala tsunami ekonomi. Bank bangkrut, aset negara dan perusahaan dijual, sedangkan orang beruang hidup enak sebagai “petani bunga”. Konsesi menimbulkan kapitalisma sewa. Koruptor tak tersentuh oleh hukum dan menjadi model keberhasilan. Pejabat korup yang memperdagangkan kedudukan dilayani dimana-mana: fasilitas di luar negeri, hadiah tiap-tiap ada kesempatan, uang belanja keluarga, dan bermacam-macam lagi. Koruptor pada saat jatuh, selalu di atas kasur yang empuk: menjadi duta besar, komisaris bank, pengurus olah raga, atau mendapat pesangon modal usaha. Menjadi pemimpin proyek juga merupakan persiapan pensiun dan proyek yang disukai adalah proyek yang konkrit, misalnya mendirikan bangunan.

Semboyan pejabat dan pengusaha koruptor sama dengan Raja Louis XIV: “Sesudah kita, biarlah air bah”. Secara harfiah ini dapat dilihat pada exploatasi hutan atau penebangan hutan untuk perkebunan.

Mereka mendapat laba, sedangkan rakyat dan generasi masa depan mendapat bala berupa air bah. Wajib belajar yang sudah lama dicanangkan tidak dapat jalan, karena dana habis untuk uang sidang, biaya perjalanan ke luar negeri, dan tunjangan yang beraneka. Subsidi dan sumbangan untuk apa saja tidak lancar dan hilang di jalan. Pembesar-pembesar banyak kena pengaruh sejawat mereka di luar negeri yang mempunyai peternakan luas, kapal pesiar, pesawat pribadi, helikopter dan istana.

Pendek kata ekonomi model apa saja akan gagal oleh korupsi. Dan dengan ekonomi berdasarkan korupsi kita mungkin dapat membuat perubahan, tetapi tidak kemajuan.

Demikian Prof DR. T. Jacob


[1] SKH Kedaulatan rakyat, Kamis Pahing 1 Desember 2005.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: